BERITA UTAMA International Jakarta

Permohonan Pengujian Judicial Review UU PERS NO. 40 Tahun 1999 Di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Harus Ditolak

Posted on 20 October 202120 October 2021 Author BuanaPost Comment(0)

Read Time:0 Second

Facebook

Twitter

About Post Author

BuanaPost

redaksibuanapost@gmail.com

https://buanapost.com

Happy

0 0 %

Sad

0 0 %

Excited

0 0 %

Sleepy

0 0 %

Angry

0 0 %

Surprise

0 0 %

Berita Terkait

BERITA UTAMA DAERAH International POPULER Provinsi Bengkulu

14 Tahun Tak Tersentuh : Jalan Provinsi Dikabupaten Rejang Lebong Rusak Parah, Warga Sinar Gunung Tuntut Perhatian Pemerintah

Posted on 23 May 202123 May 2021 Author BuanaPost

Rejang Lebong | BuanaPost.com – Warga Kabupaten Rejang Lebong mengeluhkan kondisi jalan Lintas Sinar Gunung-Warung Pojok rusak cukup parah, tepatnya di Desa Sinar Gunung, Kecamatan Sindang Dataran, terlebih jalan tersebut memang sudah sejak empat belas tahun terakhir tidak pernah mengalami perbaikan. Kerusakan jalan utama di wilayah Desa Sinar Gunung menuju Desa Warung Pojok Kabupaten Rejang […]

Pengamat Kebijakan Pemerintah. Pelantikan Staf Khusus Percepatan Pembangunan Tekesan Adanya Politik Balas Jasa dan Nepotisme

Posted on 3 September 20213 September 2021 Author BuanaPost

Musi Rawas | BuanaPost.com – Dimasa pandemi Covid-19 yang berkepanjangan ini, hendaknya Bupati selaku tampuk pemerintahan tertinggi suatu wilayah harus lebih efisien dalam menggunakan anggaran APBD. Apalagi satu sisi yang sangat sensitif banyak Instansi pemerintahan yang terkena dampak refocusing anggaran. Hal ini di ungkapkan oleh Sony selaku pengamat kebijakan pemerintah di wilayah Musirawas – Lubuklinggau-Muratara […]

SMSI Sulsel dan Bengkulu Minta Menkominfo Evaluasi Ulang Program Diseminasi KPCPEN

Posted on 22 July 202122 July 2021 Author BuanaPost

MAKASSAR | BuanaPost.com — Pengurus Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Sulawesi Selatan (Sulsel) menyayangkan program kegiatan Diseminasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) yang dikelola Kementerian Kominfo (Menkominfo). Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di sektor media massa yang dilakukan Menkominfo dianggap tak adil. Hal ini nampak dari nilai kontrak kegiatan Diseminasi KPCPEN 2021 […]