0
0
Musi Rawas | BuanaPost.com – Gabungan Beberapa Lembaga dan OKP Kabupaten Musi Rawas, kembali menggelar aksi damai di halaman pemkab Musi Rawas. Kamis (27/5/21).
Dalam aksi tersebut mereka menuntut realisasi atas aksi yang pernah digelar selama ini, sejauh ini belum ada satupun aspirasi yang mereka sampaikan belum terealisasi.
Dalam Orasinya, Zainuri, selaku Koordinator aksi mempertanyakan Realisasi anggaran pada beberapa OPD kab. Mura, dan mempertanyakan hasil sidak DPM-PTSP Musi Rawas.
“Kami meminta langsung laporan realisasi anggaran, dan menanyakan perusahaan di Mura tidak sesuai izin, perizinan sudah turun langsung sidak setelah kami aksi kemarin,
Seperti apa kinerja Dinas di Mura. Sepeti apa hasil sidak tersebut, serta seperti apa sanksi dari perizinan. Kok bisa perusahaan sudah beroprasi tapi izin 2019, kalau seperti ini tentu merugikan OPD di mura. Tentunya merugikan PAD” Katanya.
Tidak hanya itu, pihak OPD terkait sudah sepakat akan memberikan apa yang menjadi tuntutan mereka pada aksi waktu lalu, tetapi belum ada kejelasan sampai saat ini.
“Kemarin dari OPD habis lebaran akan memberikan laporan, artinya orasi selama ini dibiarkan begitu saja. Seolah-olah diabaikan pemerintah, agaimana mura maju kalau seperti ini, kami harap tuntutan kami dipenuhi pihak pemkab.” ujarnya berapi-api
Lain halnya dengan, Efran, menyampaikan bahwa rekan-rekan memberikan sentuhan terhadap pemkab mura dengan cara orasi.
” Aksi ini bukan untuk memperkeruh suasana tapi lebih kepada memberi perhatian kepada pemkab atas potensi adanya tingkat kebocoran PAD di tingkat bawah. Diduga ada yang terlibat, pihak kecamatan pun tidak tahu, artinya kecolongan, mungkin ada yang beking. Kalau informasi narasumber termasuk mandor sudah 8 tahun beroprasi.” ujarnya.
Perwakilan pihak dinas perizinan, sudah menindak lanjuti aksi pada 5 mei 2021, dan membenarkan apa yang menjadi tuntutan pendemo.
“Menindak lanjuti demo awal 5 mei menanyakan keberadaan gudang di dwijaya, hari itu langsung sidak. Pada ke nyataan memang benar ada alih fungsi. Perizinan mengeluarkan izin gudang, kenyataannya memamg benar alih fungsi menjadi industri pabrik ban. Kami manusia itu kelalaian kami, harap maklum, mungkin tidak terpantau, pengawasan tetap ada.” Katanya.
Ditempat yang sama, Alam selaku Korlap pada aksi tersebut. Juga menyampaikan kekecewaan atas aspirasi yang disampaikan selama ini tidak terealisasi.
“Aksi kami mungkin 4x. Surat pertama 25 Januari 2021, kami meminta SPJ serta dokumen realisasi anggara covid di Dinas Keshatan TA 2020. Itu sebagai kontrol sosial, saya yakin ada copynya. Apa salahnya kami meminta. Informasi yang tidak dapat diberikan, hanya tentang ketahanan negara. Kalau hanya SPJ dan dokumen ralisasi bukan ketahanan negara.”pungkasnya
Dirinya juga menghimbau kepada perwakilan OPD dan Assisten III, jika tidak ada tindak lanjut atas tuntutan mereka, maka akan digelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. Dan dirinya membubarkan diri keluar ruangan Assisten III dengan wajah kesal.
“Apabila tuntutan kami tidak direalisasi kami akan adakan aksi besar disini lagi. Ini penipuan publik, setelah sekian kali aksi kami tidak satu pun terealisasi, satu pun tidak ada. Berarti meraka bandel, didepan asisten I II mereka janji, tapi tidak ada buktinya.
Arsip suratpun saya punya semua. OPD yang saya minta masih hafal, berarti hasil dari aksi kami tidak disampaikan kepada atasan, hasil aksi tanggal 5 Mei 2021 kemarin saja kepala dinas tidak tau, berarti aspirasi kami selama ini tidak sampai dengan bupati.” Tutup Aktivis Muda Itu.
Jurnalis : Adj
